Bukan Cuma Soal Uang! Ini Alasan Mengapa Mutu Sekolah di Pinggiran Gunungkidul Terancam 'Stagnan' Jika Sistem Tak Diubah.
GUNUNGKIDUL (apacenews.org) 29/05/2026– Di tengah ambisi besar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menuju pemerataan digitalisasi, sektor pendidikan di bumi handayani justru menyimpan paradoks yang kian melebar. Slogan "Merdeka Belajar" yang digaungkan di perkotaan sering kali berbenturan keras dengan realitas pahit yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah pinggiran, terutama kawasan pesisir selatan.
PENDIDIKAN - GUNUNG KIDUL
apacenews.org
5/29/20262 min read
GUNUNGKIDUL (apacenews.org) 29/05/2026– Di tengah ambisi besar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menuju pemerataan digitalisasi, sektor pendidikan di bumi handayani justru menyimpan paradoks yang kian melebar. Slogan "Merdeka Belajar" yang digaungkan di perkotaan sering kali berbenturan keras dengan realitas pahit yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah pinggiran, terutama kawasan pesisir selatan.
Ketimpangan fasilitas, ancaman putus sekolah akibat himpitan ekonomi, hingga beban administratif guru yang menumpuk menjadi potret buram yang menuntut evaluasi total.
Sektor pendidikan di Kabupaten Gunungkidul hari ini sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Ketika pusat pemerintahan daerah gencar mendorong adaptasi teknologi dan platform pembelajaran daring, sekolah-sekolah di lapis kedua—khususnya Kapanewon (Kecamatan) di wilayah selatan seperti Tanjungsari, Saptosari, hingga Purwosari—justru masih terseok-seok memenuhi kebutuhan dasar operasional pendidikan.
Persoalan ini memicu perhatian serius dari tokoh muda sekaligus pengamat kebijakan publik lokal, Andreas Pujiantoro. Menurutnya, jika akar masalah pendidikan ini dibiarkan tanpa ada intervensi kebijakan yang radikal, Gunungkidul akan menghadapi bom waktu penurunan mutu sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
Tiga Masalah Kronis Pendidikan Pesisir Gunungkidul
Berdasarkan investigasi lapangan dan kompilasi data terkini, Andreas menjabarkan tiga rapor merah pendidikan yang belum terselesaikan:
Ketimpangan Infrastruktur Digital (Krisis Sinyal dan Perangkat):
Kebijakan pusat yang menuntut pelaporan berbasis digital dan ujian daring tidak ramah bagi sekolah pelosok karst. Banyak area di perbukitan selatan masih tergolong zona lemah sinyal (blank spot). Kondisi ini diperparah dengan minimnya jumlah komputer/gawai inventaris sekolah, membuat siswa harus bergantian saat ujian.Ancaman Putus Sekolah di Kalangan Anak Petani dan Nelayan:
Meskipun biaya SPK diklaim gratis, biaya personal (transportasi, seragam, buku pendamping, dan uang saku) tetap menjadi beban berat bagi keluarga prasejahtera. Banyak anak usia SMA/SMK di kawasan pesisir terpaksa memilih menyudahi pendidikan demi membantu orang tua mereka melaut atau berladang saat musim panen tiba.Krisis Guru Akibat Beban Administrasi Lapisan Ganda:
Guru-guru di Gunungkidul, terutama yang berstatus honorer dengan kesejahteraan minim, kini kehabisan waktu produktifnya. Energi mereka tersedot untuk mengisi aplikasi performa dan laporan administratif yang rumit, alih-alih fokus pada kreativitas metode mengajar di dalam kelas.
Solusi Taktis dari Akar Rumput: Mengembalikan Esensi Belajar
Melihat benang kusut tersebut, Andreas Pujiantoro yang juga aktif mendampingi komunitas pemuda di Tanjungsari, menegaskan bahwa solusinya bukan sekadar menambah anggaran, melainkan ketepatan sasaran eksekusi anggaran (APBD).
"Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita kalah bersaing di tanah kelahirannya sendiri hanya karena sekolah mereka tidak punya fasilitas yang sama dengan sekolah di kota. Anggaran pendidikan 20% dari APBD harus dikawal ketat distribusinya," tegas Andreas.
Ada tiga solusi konkret yang ditawarkan sebagai bentuk visi perubahan:
Pembangunan "Sabuk Internet Desa" dan Pengadaan Gadget Massal: Pemkab harus bekerja sama dengan penyedia layanan komunikasi untuk memasang pemancar sinyal mikro (repeater) di balai desa atau sekolah pelosok, dibarengi pengadaan komputer menggunakan skema dana afirmasi khusus daerah pesisir.
Beasiswa Penuh "Anak Wong Tani & Nelayan": Meluncurkan program jaminan perlindungan pendidikan daerah yang menanggung biaya personal siswa dari keluarga kurang mampu hingga lulus tingkat kejuruan (SMK) pariwisata atau kelautan guna memutus rantai kemiskinan.
Moratorium Pengisian Aplikasi Administratif Guru: Mendorong dinas terkait untuk menyederhanakan sistem pelaporan guru di tingkat kabupaten, sehingga guru bisa kembali pada khitahnya, yaitu mendidik karakter siswa secara tatap muka dengan tenang.
"Pendidikan adalah satu-satunya tangga bagi anak-anak petani kampung untuk merubah nasib. Jika tangganya rapuh dan tidak ramah bagi warga miskin, maka keadilan sosial hanyalah sekadar jargon politik lima tahunan," pungkas Andreas Pujiantoro menutup pemikirannya.(red/apacenews.org)-Naryo
Kontak Media:
Tim Publikasi & Hubungan Masyarakat
Redaksi apacenews.org
Email: redaksi@ apacenews.org
Situs Web: www. apacenews.org