Kemarau Datang, Petani Gunungkidul Kembali Dibiarkan?? Krisis Pertanian di Wilayah Selatan Makin Parah, Infrastruktur Air Dinilai Gagal Menjawab Kebutuhan Rakyat.
Gunung Kidul (apacenews.org)-29/05/2026 Musim kemarau belum benar-benar mencapai puncaknya, namun kecemasan sudah menyelimuti para petani di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul. Di tengah ancaman El Nino 2026, petani kembali menghadapi persoalan lama yang belum pernah benar-benar diselesaikan: kekeringan, minimnya irigasi, harga hasil panen yang tidak stabil, dan lemahnya keberpihakan kebijakan pertanian
PERTANIAN
apacenews.org
5/29/20263 min read


Gunung Kidul (apacenews.org)-29/05/2026 Musim kemarau belum benar-benar mencapai puncaknya, namun kecemasan sudah menyelimuti para petani di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul. Di tengah ancaman El Nino 2026, petani kembali menghadapi persoalan lama yang belum pernah benar-benar diselesaikan: kekeringan, minimnya irigasi, harga hasil panen yang tidak stabil, dan lemahnya keberpihakan kebijakan pertanian.
Pemerintah memang berkali-kali berbicara tentang ketahanan pangan nasional. Namun bagi petani di wilayah selatan Gunungkidul seperti Rongkop, Girisubo, Tepus, Saptosari, Panggang hingga Tanjungsari, kenyataan di lapangan masih jauh dari kata aman.
Banyak petani mulai mempertanyakan:
di mana keberpihakan negara ketika sawah mulai mengering dan lahan tadah hujan kembali terancam gagal panen?
BMKG sebelumnya telah memperingatkan potensi kemarau panjang akibat El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga mengakui ancaman tersebut dan meminta petani bersiap menghadapi musim kering ekstrem.
Namun persoalannya bukan sekadar soal cuaca.
Krisis Air Menjadi Wajah Permanen Pertanian Selatan Gunungkidul
Wilayah selatan Gunungkidul selama puluhan tahun hidup dalam persoalan klasik: air. Struktur tanah karst membuat air hujan cepat hilang ke bawah tanah sehingga sulit dimanfaatkan untuk pertanian.
Akibatnya:
mayoritas petani hanya mengandalkan hujan,
masa tanam sangat pendek,
dan risiko gagal panen selalu menghantui setiap musim kemarau.
BPBD Gunungkidul bahkan telah menyiapkan distribusi 1.500 tangki air bersih untuk menghadapi kekeringan 2026. Wilayah prioritas meliputi Panggang, Rongkop, Tanjungsari, Purwosari hingga Paliyan.
Ironisnya, di tengah program besar ketahanan pangan nasional, banyak petani di Gunungkidul masih harus menunggu hujan untuk bisa menanam.
Petani Tidak Butuh Seremoni, Mereka Butuh Irigasi
Berbagai rapat koordinasi dan sarasehan pertanian terus digelar pemerintah daerah. Namun di lapangan, banyak petani mengaku persoalan utama belum tersentuh secara serius: infrastruktur air.
Embung belum merata.
Sumur bor masih terbatas.
Jaringan irigasi belum menjangkau lahan-lahan tadah hujan di kawasan selatan.
Padahal berbagai kajian akademik menyebut kawasan karst Gunungsewu sebenarnya memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian jika didukung tata kelola air yang tepat. Penelitian Universitas Gadjah Mada tahun 2025 menegaskan bahwa lahan dasar dolina di Gunungkidul cukup potensial untuk tanaman pangan, tetapi terkendala akses air dan topografi.
Masalahnya, pembangunan infrastruktur pertanian di wilayah selatan dinilai berjalan lambat dan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat desa.
Harga Panen Murah, Biaya Produksi Mahal
Selain ancaman kekeringan, petani Gunungkidul juga menghadapi persoalan ekonomi yang semakin berat.
Harga jagung dan singkong kerap jatuh saat panen raya, sementara biaya pupuk, benih, dan tenaga kerja terus naik. Banyak petani akhirnya hanya mampu bertahan hidup tanpa benar-benar memperoleh keuntungan layak.
Keluhan ini bahkan sempat ramai diperbincangkan masyarakat ketika muncul pernyataan bahwa petani singkong sebaiknya mengganti komoditas jika tidak ada industri pengolahan yang menopang harga pasar. Sejumlah petani menilai pemerintah terlalu mudah meminta petani beralih tanaman tanpa menyediakan solusi nyata terkait pengairan dan pendampingan modernisasi pertanian.
Di sisi lain, rantai distribusi hasil panen masih dikuasai tengkulak. Petani tetap menjadi pihak paling lemah dalam sistem perdagangan pangan.
Anak Muda Mulai Meninggalkan Pertanian
Kondisi pertanian yang tidak menentu membuat banyak generasi muda desa memilih merantau dibanding bertani.
Fenomena ini mulai terlihat di berbagai wilayah selatan Gunungkidul. Lahan pertanian tetap ada, tetapi petani produktif semakin berkurang. Jika tidak ada perubahan besar dalam kebijakan pertanian desa, Gunungkidul bisa menghadapi krisis regenerasi petani dalam satu dekade ke depan.
Padahal wilayah selatan memiliki potensi besar:
pertanian lahan kering,
peternakan,
hortikultura,
hingga pengembangan agrowisata berbasis desa.
Sayangnya potensi itu belum diimbangi investasi infrastruktur dan keberpihakan anggaran yang memadai.
Solusi yang Dibutuhkan Gunungkidul Saat Ini
APACE News menilai persoalan pertanian di Gunungkidul tidak cukup diselesaikan dengan bantuan musiman atau program seremonial. Dibutuhkan langkah nyata dan berani:
1. Revolusi Infrastruktur Air
Pemerintah daerah dan pusat harus fokus membangun:
embung desa,
sumur bor pertanian,
pipanisasi air bawah tanah,
serta irigasi tetes hemat air.
Wilayah selatan tidak bisa terus dibiarkan hidup dari belas kasihan musim hujan.
2. Hilirisasi Pertanian Desa
Petani harus didorong masuk ke industri pengolahan hasil panen:
singkong,
jagung,
kacang tanah,
dan produk pangan lokal lainnya.
Tanpa hilirisasi, petani akan terus menjual hasil mentah dengan keuntungan minim.
3. Politik Anggaran Harus Berpihak pada Petani
Selama anggaran lebih banyak terserap proyek-proyek pencitraan daripada pembangunan irigasi desa, maka krisis pertanian akan terus berulang setiap tahun.
Petani tidak membutuhkan slogan.
Petani membutuhkan keberanian kebijakan.
4. Anak Muda Harus Dilibatkan
Modernisasi pertanian harus diarahkan pada:
teknologi digital,
pemasaran online,
koperasi modern,
dan startup pertanian desa.
Jika pertanian mampu memberi masa depan yang layak, generasi muda tidak akan meninggalkan desa.
Pertanian Gunungkidul Tidak Boleh Terus Menjadi Korban.
Di balik kerasnya tanah karst Gunungkidul, ada ribuan petani yang tetap bertahan menjaga pangan daerah ini. Mereka bekerja di tengah keterbatasan air, harga yang tidak menentu, dan minimnya perlindungan sistem.
Pertanyaannya sekarang sederhana:
Apakah pemerintah benar-benar serius membangun pertanian Gunungkidul, atau hanya datang setiap musim politik lalu menghilang setelah panen suara selesai?
Karena bagi petani selatan Gunungkidul, persoalan utama bukan sekadar kemarau.
Tetapi ketidakadilan pembangunan yang terlalu lama dibiarkan.(red/apacenews.org)-Naryo
Kontak Media:
Tim Publikasi & Hubungan Masyarakat
Redaksi apacenews.org
Email: redaksi@ apacenews.org
Situs Web: www. apacenews.org
